Jokowi Incar Durian Runtuh AS, Porsi Saham China di Nikel RI Terancam -

Read Time:1 Minute, 55 Second

Foto: ilustrasi pabrik nikel. (AP Photo/Dita Alangkara)

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia dikabarkan tengah berusaha mengurangi investasi Tiongkok dalam proyek baru penambangan dan pemrosesan nikel untuk membantu industrinya memenuhi syarat mendapatkan insentif pajak di Amerika Serikat.

Hal ini terjadi buntut pemerintahan Biden yang berusaha membatasi pengaruh Beijing dalam rantai pasokan kendaraan listrik. Sebagaimana diketahui, insentif pajak yang menguntungkan tersedia mulai tahun 2025 di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi Presiden Joe Biden.

Namun, durian runtuh ini tidak berlaku untuk kendaraan listrik yang mengandung baterai dan mineral penting seperti nikel yang bersumber dari “entitas asing yang menjadi perhatian,” termasuk beberapa perusahaan dengan kepemilikan Tiongkok lebih dari 25 persen.

Melansir Financial Times, hal ini akan merugikan industri Indonesia, yang telah menjadi pemasok nikel terbesar di dunia berkat masuknya modal besar dari Tiongkok selama empat tahun terakhir ke dalam proyek penambangan dan peleburan.

Akibatnya, pemerintah dan industri Indonesia sekarang bekerja untuk menyusun kesepakatan investasi nikel baru dengan perusahaan Tiongkok agar mereka bisa menjadi pemegang saham minoritas, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. Kesepakatan penurunan porsi saham perusahaan China dapat memungkinkan proyek nikel tersebut mendapatkan kredit pajak IRA, meskipun Indonesia juga perlu merundingkan perjanjian perdagangan dengan AS agar industrinya memenuhi syarat.

Indonesia sedang dalam pembicaraan dengan beberapa calon investor untuk membangun pabrik peleburan di mana perusahaan Tiongkok akan memiliki kurang dari 25% saham, menurut seorang sumber yang mengetahui posisi pemerintah.

Upaya ini muncul karena industri menghadapi tekanan dari calon pelanggan di Korea Selatan dan Jepang untuk mematuhi IRA. Bersamaan, perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan tersebut juga ingin memenuhi syarat di bawah undang-undang baru ini, kata sumber-sumber tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengonfirmasi upaya industri dan pemerintah.

“Ini bukan hanya tentang IRA, tetapi juga diversifikasi. Ini adalah kebijakan yang sangat penting karena kami tidak ingin terjebak dalam ketegangan geopolitik. Kami harus memperhatikan kepentingan nasional,” katanya kepada Financial Times, dikutip Selasa, (30/7/2024).

Septian mengabarkan, akan ada satu investasi pabrik peleburan nikel baru yang bernilai sekitar $700 juta atau sekitar Rp 11,42 triliun. Saat ini pembangunannya dalam proses dengan perusahaan Tiongkok yang memegang saham minoritas, sementara mitra Indonesia dan Korea Selatan memegang mayoritas, katanya.

Dia menolak menyebutkan nama perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberlakukan batasan wajib pada kepemilikan oleh perusahaan Tiongkok.